Cara Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun Pajak 2015

by
PTKP Pajak 2015

PTKP Pajak 2015Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak maka per tanggal 1 Januari 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP yang semula :

PTKP Sebelumnya Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi Rp24.300.000,00 Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin Rp2.025.000,00 Rp3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan Rp2.025.000,00 Rp3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami Rp24.300.000,00 Rp36.000.000,00

Cara Menentukan PTKP Baru 2015
Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin (TK) = Rp 36.000.000,-
Wajib Pajak Menikah (K) = Rp 39.000.000,- (Rp36 juta + Rp 3 Juta)
Wajib Pajak Menikah Satu Tanggungan (K/1) = Rp 42.000.000,- (Rp39 juta + Rp 3 Juta)
Wajib Pajak Menikah Dua Tanggungan (K/2) = Rp 45.000.000,- (Rp39 juta + Rp 6 Juta)
Wajib Pajak Menikah Tiga Tanggungan (K/3) = Rp 48.000.000,- (Rp39 juta + Rp 9 Juta)

Berbeda Lagi untuk Wajib Pajak Pribadi yang Status Kewajiban Perpajakannya :
Hidup Berpisah atau HB ( Biasanya Pasangan Bercerai )
Pisah Harta atau PH dan,
Memilih Terpisah atau MT.
Mengenai Status PTKP HB, PH dan MT akan dijelaskan lebih rinci di artikel selanjutnya.

Tanggungan Yang dimaksud ini adalah Keluarga Sedarah dan Semenda dalam satu garis lurus sederajat dan Tanggungan yang dianggap maksimal 3 orang dan dengan syarat tidak punya penghasilan sama sekali. Pengertian Lebih Jelas :

Keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus sederajat
Keatas
Orang tua, Kakek atau Nenek, kakek buyut , Nenek Buyut

Kebawah
Anak, Cucu, Cicit, Anaknya cicit juga bisa.

Keluarga semenda dalam satu garis keturunan lurus sederajat
Keatas
Mertua, kakek nenek mertua, Ibunya Kakek dan Nenek Mertua

Kebawah
Anak Tiri, Cucu Tiri, Cicit Tiri, Anaknya cicit Tiri.

Wajib Pajak yang Penghasilan Brutonya diatas Rp 2.025.000 sampai Rp 3.000.000 perbulan   yang sebelumnya dikenakan pemotongan pajak setiap bulan maka setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.010/2015 ini tidak akan dikenakan pemotongan pajak lagi.

Contoh :

Budi Seorang Pria Lajang Belum Menikah Mendapatkan Penghasilan Kotor (bruto) sebesar Rp 3.000.000 Perbulan, Maka Perhitungan Pajak yang dipotong sebelum PMK No 122/PMK.010/2015 adalah :

Penghasilan Bruto/Bulan = 3.000.000
Penghasulan Bruto Setahun = Rp 36.000.000 ( 3 juta x 12 bulan )
PTKP Lama Status Tidak Kawin = Rp 24.300.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp 11.700.000 (Rp36.000.000 – Rp 24.300.000 )
Penghasilan yangg dipotong  = Rp 585.000 (5% x Rp 11.700.000 sesuai dengan Tarif Progresif PPh Pasal 17)

Maka PPh (pajak penghasilan) yang dipotong Selama Setahun adalah Rp  585.000,- atau Rp 48.750 Sebulan, jadi Gaji atau Penghasilan Budi Setiap Bulan dipotong Rp 48.750

Setelah PMK No 122/PMK.010/2015 berlaku maka perhitungan PPh untuk Budi adalah

Penghasilan Bruto/Bulan = 3.000.000
Penghasulan Bruto Setahun = Rp 36.000.000 ( 3 juta x 12 bulan )
PTKP Baru Status Tidak Kawin = Rp 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp 0 (Rp36.000.000 – Rp 36.000.000 )
Penghasilan yangg dipotong  = Rp 0 (5% x Rp 0 sesuai dengan Tarif Progresif PPh Pasal 17)

Maka PPh (pajak penghasilan) yang dipotong Selama Setahun adalah Rp  0. Brarti Gaji Budi Tidak dipotong pajak penghasilan setiap bulannya karena penghasilan bruto Budi tidak melebihi PTKP.

Penyesuain PTKP ini dirasakan perlu karena harga kebutuhan pokok yang selalu meningkat dan untuk mendongkrak daya beli masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga Perbedaan Formulir SPT Tahunan 1770SS 1770S dan 1770

Namun efek dari penyesuaian PTKP ini pasti menyebabkan kelebihan pembayaran pajak karena dari januari sampai bulan juni 2015 pajak penghasilan sudah terlanjur dipotong.

Bendahara Kantor atau Bagian Pengurus Pajak Harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Januari-Juni 2015 yaitu dengan mengganti PTKP Baru dan untuk bulan-bulan selanjutnya ( Juli sampai Desember ) menggunakan PTKP yang Baru.

Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang disebabkan oleh perubahan PTKP ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sampai kelebihan pembayaran pajak tersebut dipakai seluruhnya, dan khusus bagi pegawai yang penghasilan brutonya dibawah antara 2,4 juta – 3 juta per bulan maka tetap terdapat kelebihan pembayaran pajak, Di Bulan januari-juni ada pemotongan pajak tetap di bulan Juli-Desember tidak ada pemotongan pajak karena penghasilan brutonya masih dibawah ptkp.

Diakhir Tahun di Bukti Potong 1721-A1 akan terdapat lebih bayar karena pemotongan pajak yang sudah terlanjur di bulan januari-juni dan atas kelebihan pemotongan ini tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya karena tidak ada pajak yang terutang atas penghasilan pegawai yang bersangkutan.

 

Perpajakan Indonesia:

  • penentuan penghasilan kena pajak
  • penghasilan tidak kena pajak 2016
  • ptkp 2015
  • rumus ptkp 2015
  • status kewajiban perpajakan belum menikah
  • status pajak jika blm memikah
  • tentukam penghasilan tidak kena pajak
  • tentukan besarnya pajak penghasilan tidak kena pajak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *