Biaya Jabatan, Biaya Pensiun dan Tarif PPh Pasal 21

by
bijab, biaya jabatan, biaya pensiun, tarif pph pasal 21, tafir pph pasal 17 ayat 1

bijab, biaya jabatan, biaya pensiun, tarif pph pasal 21, tafir pph pasal 17 ayat 1I. Biaya jabatan dalam pph  pasal 21 merupakan pengurang penghasilan sehingga menyebabkan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Apa yang dimaksud biaya jabatan? biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk mendapatkan penghasilan. Contoh sederhana seorang guru pergi ke sekolahnya menggunakan angkutan umum, biaya ongkos yang guru bayarkan tersebut dapat dikatakan biaya jabatan.

Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal 500 ribu perbulan atau 6 juta setahun.

contoh :

1. Bapak anto seorang pegawai swasta dengan penghasilan 20 juta perbulan, maka biaya jabatan adalah

5% x Rp 20.000.000 = Rp 1.000.000

Rp 1.000.000,- sudah melewati ketentuan, maka maksimal biaya jabatan yang diperkenakan perbulan adalah Rp 500.000,- perbulan atau Rp 6.000.000,- pertahun

2. Bapak budi seorang guru mendapat penghasilan Rp 5.000.000 perbulan, maka biaya jabatannya adalah

5% x Rp 5.000.000,- = Rp 250.000,-

Biaya jabatan pak budi adalah Rp 250.000,- perbulan atau Rp 3.000.000 pertahun

II. Berbicara mengenai biaya pensiun, sama seperti biaya jabatan tetapi biaya pensiun khusus untuk penerima pensiun dan biaya pensiun maksimal yang diperkenankan adalah Rp 200.000 perbulan atau Rp 2.400.000 pertahun dengan tarif yang sama yaitu 5%. Jika penghasilan bruto diatas 4 juta perbulan maka biaya jabatan yang diperkenakan adalah Rp 200.000,- sama seperti perhitungan biaya jabatan diatas.

III. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif pemotongan pajak pph pasal 21 mengacu dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan yang memiliki 4 lapisan.

PKP (Penghasilan Kena Pajak yang sudah dikurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Lapisan 1 untuk PKP Rp 0 – Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%
Lapisan 2 untuk PKP Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%
Lapisan 3 untuk PKP Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%
Lapisan 4 untuk PKP lebih dari Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%

perlu diperhatikan, contoh pak willy mempunyai PKP Rp 600.000.000, berapa pajak pph 21 yang dipotong?

karena pak willy penghasilan kena pajak dalam setahun diatas Rp 500.000.000 maka pak willy masuk ke tarif lapisan 4 maka tarifnya 30%
30% x Rp 600.000.000 = Rp 180.000.000, maka pajak yang dipotong adalah Rp 180.000.000
ini merupakan perhitungan yang salah

perhitungan yang benar adalah
5 % x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25 % x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000
30% x Rp 100.000.000 = Rp 30.000.000

jika tidak mempunyai npwp maka tarifnya akan dikenakan 20% lebih tinggi, makanya bagi pekerja yang belum mempunyai npwp segerakan buat npwp ya karena cara daftar atau pembuatan npwp mudah, cepat dan gratis!

jadi di setiap lapisan dikalikan batas maksimal Penghasilan Kena Pajak wajib pajak tersebut, kenapa pada lapisan kedua yaitu 15% dikalikan 200 juta bukannya maksimal 250 juta pada lapisan kedua? karena lapisan kedua adalah akumulasi dari lapisan pertama ( lapisan pertama sudah 50 juta + lapisan kedua 200 juta = 250 juta), (lapisan ketiga maksimal 250 juta bukannya Rp 500 juta karena diakumulasikan dari lapisan pertama 50 juta + 200 juta + 250 juta = 500 juta)  begitu seterusnya sampai lapisan ke empat.

maka pph pasal 21 yang dipotong dari pak willy adalah
Rp 2.500.000 + Rp 30.000.000 + Rp 62.500.000 + Rp 30.000.000 = Rp 125.000.000
pajak yang dipotong perbulan (pph 21 perbulan) adalah Rp 125.000.000 : 12 = Rp 10.416.666
sederahanya atas gaji pak willy dipotong Rp 10.416.666 perbulan untuk pembayaran pajak
jika tidak punya npwp pak willy dipotong Rp 150.000.000 pertahun ( Rp 125.000.000 x 120%) atau Rp 12.500.000 perbulan
contoh ke 2
pak tono mempunyai  PKP Rp 40.000.000,-
maka pph 21 yang dipotong hanya sampai pada lapisan pertama yaitu 5%
5% x Rp 40.000.000 = Rp 2.000.000
pajak yang dipotong perbulan (pph 21 perbulan) adalah Rp 2.000.000 : 12 = Rp  166.666
sederhananya atas gaji pak tono dipotong Rp 166.666 perbulan untuk pembayaran pajak
jika tidak punya npwp pak tono dipotong Rp 2.400.000 pertahun ( Rp 2.000.000 x 120%) atau Rp 200.000 perbulan

demikianlah postingan tentang pengertian biaya jabatan, biaya pensiun dan tarif biaya jabatan, tarif biaya pensiun. perbedaan antara biaya jabatan dan biaya pensiun, contoh perhitungan sederhana tarif pph pasal 21. perhitungan diatas masih tergolong sederhana. tunggu postingan selanjutnya ya

Perpajakan Indonesia:

  • biaya jabatan untuk pensiunan
  • tarif biaya jabatan
  • pengertian biaya jabatan dalam penghitungan pemotongan pph pasal 21
  • maksimal biaya jabatan
  • ketentuan biaya
  • jiia biaya jabatannya 570 000 cara menghitung pph 21 bagaimana
  • jelaskan lapisan kena pajak pasal 21
  • contoh soal perpajakan jika biaya jabatan lebih dari maksimum pph 21
  • cara hitung biaya jabatan dan biaya pensiun
  • biaya pensiun 2017
  • biaya pensiun
  • biaya jabatan untuk guru
  • biaya jabatan pph 21
  • biaya jabatan pegawai tetap pph 21 lebih dari 500 ribu perbulan bagaimana?
  • biaya jabatan dan biaya pensiun pph pasal 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *