Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Pasal 16C Undang-Undang PPN

by
PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRIPada artikel kali ini saya akan membahas tentang Pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sesuai dengan Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian
Kegiatan Membangun Sendiri adalah Kegiatan Membangun Bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan diri sendiri atau pihak lain. Pajak Pertamabahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan karena PPN KMS dilakukan bukan atas kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.

Kriteria KMS
Bangunan yang dimaksud adalah Konstruksi bangunan yang ditanam permanen pada tanah atau perairan dengan Kriteria Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yaitu :

  1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu,beton,batu bata dan/atau baja
  2. Fungsi Bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat usah
  3. Luas Bangunan paling sedikit 200  m2

Objek PPN KMS
Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan PPN untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN           karena salah satu karakteristik PPN yaitu PPN adalah Pajak atas Konsumsi. Saat kita membeli rumah kita dipungut PPN oleh penjual rumah, tapi dengan membangun sendiri menyebabkan PPN tidak ada yang memungut itulah yang dimaksud untuk mencegah penghindaran pajak pertambahan nilai.

Contoh :

Tono, seorang akuntan, membangun rumahnya sendiri seluas 400 m2 di tanah yang baru saja dibelinya di Jakarta Pusat. Tono membeli material bangunan, membayar buruh bangunan dan mengawasi proses pembangunan rumahnya sendiri, dalam hal ini Tono melakukan kegiatan membangun sendiri karena dia seorang akuntan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan membangun rumahnya dan memenuhi kriteria KMS yaitu luas bangunan lebih dari 200 m2

PT ABC, perusahan produsen saos kecap, karena PT ABC masih mempunyai tanah seluas 5000 m2 PT ABC memutuskan membangun gedung  sebagai gudang penyimpanan hasil produksi saos kecap seluas 2000 m2. PT ABC membeli material bangunan, membayar buruh bangunan dan mengawasi proses pembangunan gudangnya sendiri, dalam hal ini PT ABC melakukan kegiatan membangun sendiri karena PT ABC merupakan perusahan produsen saos kecap  yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan membangun gudang dan bangunan tersebut memenuhi kriteria KMS yaitu luas bangunan lebih dari 200 m2

Saat Terutang PPN

Saat terutang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri saat bangunan mulai dibangun sampai dengan bangunan selesai. KMS dianggap satu kegiatan pembangunan sepanjang tahap-tahap kegiatan pembangunan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Tempat PPN terutang

Temapt PPN terutang adalah tempat dimana bangunan tersebut didirikan

Tata Cara Perhitungan PPN KMS

PPN KMS Terutang = 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pengeritan DPP KMS  adalah  20%  dikalikan segala biaya yang dikeluarkan  untuk membangun bangunan tersebut tidak termasuk pembelian tanah

Tata Cara Pembayaran PPN KMS

Menghitung PPN KMS Terutang, menyetorkan pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos terdekat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berkahirnya masa pajak dengan Kodemap 411211 dan KJS 103, (Tanggal 20 Maret 2017 adalah hari pertama dilakukannya kegiatan membangun sendiri, maka penyetoran PPN KMS wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 April 2017).

Jika Kode Cabang KPP pada NPWP (024) tempat WP terdaftar sama dengan wilayah kegiatan KMS maka NPWP diisi sama sesuai dengan NPWP dalam hal ini maka 12.345.678.9-024.000

Jika Kode Cabang KPP pada NPWP (024) tempat WP terdaftar berbeda dengan wilayah kegiatan KMS (023) maka NPWP diisikan sesuai dengan kode KPP tempat wilayah kegiatan KMS dilakukan dalam hal ini maka 00.000.000.0-023.000 bukan (024)

Jika tidak mempunyai NPWP maka kolom NPWP dapat diisi dengan 9 digit pertama angka 0, diikuti kode KPP yang wilayah kerjanya lokasi bangunan tersebut dibangun contoh 023, dan tiga digit terakhir kode cabang yaitu 000, contoh 00.000.000.0-023.000

Tata Cara Pelaporan PPN KMS
Bukan PKP (Pengusaha Kena Pajak) :
Orang Pribadi atau Badan wajib melaporkan SSP lembar ketiga kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat bangunan tersebut dibangun paling lambat akhir bulan berikutnya. Contoh: Tanggal 20 Maret 2017 adalah hari pertama dilakukannya kegiatan membangun sendiri, maka pelaporan SSP lembar ketiga tersebut paling lambat tanggal 30 April 2017)

PKP:
PKP melakukan KMS diwilayah yang sama dengan wilayah KPP dimana PKP tersebut terdaftar sebagai WP (Wajib Pajak) :
Sama seperti Bukan PKP, SPT Masa PPN dilampirkan dengan SSP lembar ketiga KMS dilaporkan ke KPP terdaftar

PKP melakukan KMS diwilayah yang berbeda dengan wilayah KPP dimana PKP tersebut terdaftar sebagai WP:
Sama seperti Bukan PKP, SPT Masa PPN dilampirkan dengan SSP lembar ketiga KMS dilaporkan ke KPP terdaftar dan melaporkan hanya SSP Lembar ke tiga ke KPP tempat KMS dilakukan.

 

 

Perpajakan Indonesia:

  • pasal 16C UU PPN
  • contoh perhitungan pasal 16c
  • kms berdasarkan pasla 16 c
  • menghitubg biaya untuk dasar pengenaan ppn kms
  • ppn kegiatan membangun sendiri 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *