Info Pajak Archive

Peraturan Pemerintah Nomor 46 (PPh Final PP 46)

Pada artikel ini saya akan membahas mengenai Peraturan Pemerinta Nomor 46 atau sering disebut PP 46 atau Pajak Final 1% atau Pajak UMKM Walaupun sama-sama membayar pajak setiap bulannya PPh Pasal 25 dan PP 46 merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mungkin pembaca  yang menerima penghasilan dari usaha atau berwiraswasta (pengusaha) masih ada yang bingung

Tips Memilih Hardware dan Software untuk Aplikasi Perpajakan

Seperti yang kita ketahui  DJP sekarang sudah melakukan reformasi dalam Teknologi Informasi Perpajakan. Yang dahulu setiap pelaporan SPT baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa dapat diterima dengan hardcopy sekarang sudah jaman serba eSPT (elektronik SPT), dimana setiap pengisian SPT akan disediakan software berbasis aplikasi maupun berbasis web. Software berbasis aplikasi seperti eSPT PPh pasal

Arti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty

Seperti yang diketahui dari awal tahun sudah beredar banyak isu mengenai Rancangan Undang-Undang  Tax Amnesty atau pengampunan pajak , namun sampai detik ini belum ada kejelasan mengenai kapan disahkannya RUU pengampunan nasional tersebut. Pengampunan Nasional atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan syarat

Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Jenis pajak di Indonesia berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP , sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten atau Kota. Pajak-pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Pusat (DJP) adalah

Lapor pajak online tidak dikenakan sanksi denda walaupun terlambat

Setelah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak no KEP-49/PJ/2016 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik ( e-filing ) maka sehubungan dengan terbitnya kep dirjen pajak tersebut bagi Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan SPT Tahunan orang pribadi

Nasib perantau yang ingin mempunyai kendaraan pribadi

Admin lagi stress ini dan juga mau sekalian ‘curcol’ masalah pengurusan pembayaran pajak tahunan kendaraan sepeda motor, ceritanya begini saya adalah pendatang di kota jakarta dan e-ktp saya beralamatkan di daerah luar pulau jawa. Setelah lebih satu tahun menjadi perantauan di kota jakarta saya memutuskan untuk membeli sepeda motor untuk memudahkan mobilitas saya. Bukannya saya

Batas Waktu Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak

Sebagai Wajib Pajak alangkah baiknya kita mengetahui  kapan batas waktu atau jatuh tempo tanggal pelaporan spt  dan pembayaran pajak dalam sistem administrasi perpajakan indonesia untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Batas Waktu atau Jatuh Tempo Pelaporan SPT Batas Waktu atau jatuh tempo SPT Tahunan Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya, jadi

Cara daftar NPWP orang pribadi secara online terbaru

Sesuai dengan Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang no 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 ayat 1 berbunyi : Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

Cara lapor pajak orang pribadi secara online melalui DJPONLINE

Pelaporan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan orang pribadi harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 maret setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 28 tahun 2007 tentan perubahan ketiga mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau

Cara Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun Pajak 2015

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak maka per tanggal 1 Januari 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP yang semula : PTKP Sebelumnya Sekarang Wajib Pajak Orang Pribadi Rp24.300.000,00 Rp36.000.000,00 Tambahan untuk WP kawin Rp2.025.000,00 Rp3.000.000,00 Tambahan untuk tanggungan Rp2.025.000,00 Rp3.000.000,00 Tambahan apabila