Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak

by -522 views

Yang termasuk ke dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu Perjanjian
Yang dimaksud “Perjanjian” dalam hal ini adalah jual beli (termasuk dengan cara mengangsur), tukar menukar, atau perjanjian dengan nama lain yang menyebabkan perpindahan hak atas suatu barang.

Syarat penyerahan BKP atau JKP terutang PPN adalah
Subjek : Pengusaha Kena Pajak
Predikat : Melakukan Penyerahan
Objek : Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
Keterangan : dilakukan di dalam daerah Pabean dan dalam rangka kegiatan usaha

2. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
Sewa guna usaha (leasing) merupakan kegiatan penyerahan BKP, jika sewa guna usaha dengan hak opsi BKP dianggap diserahkan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak supplier kepada lessee. perlu diketahui lessee adalah pihak yang menggunakan barang modal dari lessor, sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha yang telah memperoleh izin dari kementerian keuangan. contoh Pak Budi mengajukan pembiayaan kepada perusahaan House Debit untuk membeli mobil yang digunakan untuk GrupCar, maka dalam hal ini pak Budi adalah lessee dan House Debit adalah lessor.

Ketentuan Transaksi Sewa Guna Usaha :
a. Dengan Hak Opsi
Pembiayaan atas BKP Barang Modal yang disediakan oleh supplier dianggap diserahkan secara langsung oleh PKP Supplier kepada lessee, oleh sebab itu lessor tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena melakukan penyerahan jasa pembiayaan kepada lessor dan atas jasa tersebut bukan merupakan jasa yang tidak terutang PPN
Pembiayaan atas BKP Barang Modal dari persediaan lessor maka lessor melakukan dua jenis penyerahan yaitu penyerahan jasa yang tidak terutang PPN dan penyerahan Barang Kena Pajak sehingga lessor harus dikukuhkan sebagai PKP

b. Penjualan dan penyewaan kembali (lease back)
Sewa guna usaha atau leasing adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease)

3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

Penyerahan BKP melalui juru lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) , selain dikenakan bea lelang, biaya jaminan , pemenang lelang juga dikenakan PPN yang harus disetorkan. Bukti setor tersebut harus diberikan kepada Juru Lelang. Proses pelelangan BKP oleh Juru Lelang KPKNL dianggap sebagai penyerahan dalam PPN dimana dalam proses penyerahan tersebut dibantu oleh juru lelang


4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak

Pemakaian sendiri : PT A memproduksi mobil untuk dijual, Direktur PT A meminta satu mobil hasil produksi PT A untuk digunakan sebagai mobil operasional kantor. Atas pemakaian sendiri mobil tersebut tetap terutang PPN

Pemberian cuma-cuma : Untuk menjalin hubungan baik PT A memberikan mobil hasil produksinya kepada PT Grebcar secara cuma-cuma. Atas pemberian cuma-cuma ini tetap terutang PPN, dan karena PT Grebcar bergerak di bidang transportasi dan mobil hasil pemberian cuma-cuma oleh PT A tersebut digunakan untuk operasional perusahaan PT Grebcar maka PT Grebcar dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas pemberian cuma-cuma mobil tersebut

5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
Pada saat pembubaran perusahaan, barang persediaan, barang modal seperti mesin yang masih tersisa terutang PPN.

6. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
Penyerahan BKP dari Kantor Pusat PT A ke Kantor Cabang PT A di Aceh terutang PPN, dan sebaliknya Penyerahan dari Kantor Cabang PT A di Aceh ke Kantor Pusat PT A terutang PPN. Penyerahan BKP dari Kantor Cabang PT A di Aceh ke Kantor Cabang PT A di Medan terutang PPN. Hal ini tidak berlaku jika PT A mengajukan permohonan pemusatan PPN (PER – 11/PJ/2020)

7. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
PPN atas Penyerahan BKP secara konsinyasi terutang seluruhnya ketika BKP diserahkan kepada penyalur, pedagang, penjual atau pemilik toko, ketika BKP konsinyasi tersebut sebagian atau seluruhnya, pemilik barang dapat melakukan mekanisme retur untuk pengembalian PPN.

Contoh PT B, melakukan penyerahan bkp elektronik secara konsinyasi ke Mall A, pada saat penyerahan tersebut sudah terutang PPN seluruhnya.

8. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak
Transaksi ini hampir sama dengan penyerahan BKP dengan juru lelang, dalam hal ini Transaksi ini ditengahi oleh Bank Syariah. Berdasarkan permintaan Tuan A Nasabah Bank Syariah X membeli mobil dari Tuan B, lalu Bank Syariah X menyerahkan mobil yang telah dibeli kepada Tuan A. atas Transaksi ini Penyerahan dianggap dari Tuan B ke Tuan tanpa perantara bank Syariah X

Perpajakan Indonesia:

  • 3 sebutkan yang termasuk penyerahan barang kena pajak dan bukan penyerahan barang kena pajak?
  • bkp adalah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *