PP 23 Tahun 2018 Pajak atas UMKM

by -91 views

Ada satu hal unik jika kita berbicara mengenai pajak atas usaha kecil mikro menengah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Hal unik tersebut dapat kita temukan melalui aturan terdahulunya yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013. Angka 46 merupakan setengah dari 23 lalu sebenarnya makna penomoran ini juga berdampak dengan tarif pph nya yaitu yang sebelumnya 1% berkurang setengahnya menjadi 0,5%. Mungkin hal ini sengaja dilakukan agar mudah diingat oleh masyarakat.

Untuk lebih mudah mengerti akan peraturan pajak UMKM ini maka kita akan membagi menjadi 3 kategori yaitu Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak (Siapa yang berhak?)
Siapa yang berhak menggunakan tarif PPh final 0,5% ini?
yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha seperti usaha dagang, jasa atau usaha bentuk lain yang total penjualan kotor,omzet, laba kotor atau peredaran bruto yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (4,8 Milyar rupiah) dalam satu tahun pajak

Lebih singkatnya PP 23 ini ditujukan untuk kamu yang melakukan kegiatan usaha/berusaha/wiraswasta. Jadi kalau kamu yang bekerja sebagai karyawan, atau pekerjaan bebas (mempunyai skill tertentu dalam mencari pundi-pundi uang seperti artis, penyanyi, dll ) maka kamu tidak berhak menggunakan tarif 0.5%. Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga tidak boleh menggunakan tarif ini

Objek Pajak
Penghasilan dari usaha yang omzet atau laba kotornya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,-
Bagaimana jika dalam suatu bulan tertentu omzet usaha melebihi 4,8 M dalam setahun?
Jika demikian maka wajib pajak tetap menggunakan tarif 0.5% sampai dengan akhir tahun pajak (bulan desember). Lalu pada tahun pajak berikutnya maka wajib pajak tersebut tidak boleh lagi menggunakan tarif 0.5% dan harus menggunakan tarif dengan ketentuan umum yaitu pasal 17 (tarif progressif) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Perbedaan PP 23 Tahun 2018 dengan PP 46 Tahun 2013
Selain tarif yang berubah yaitu dari 1% turun menjadi 0.5% juga terdapat perbedaan lain yaitu jangka waktu. Di aturan sebelumnya PP 46 Tahun 2013 tidak mengatur jangka waktu jadi pelaku usaha umkm dapat menggunakan tarif final 1% selamanya, akan tetapi di aturan baru PP 23 tahun 2018 wajib pajak diberikan waktu :
1. 7 (tujuh) tahun untuk wajib orang pribadi
2. 4 (empat) tahun untuk wajib pajak badan seperti koperasi, CV atau firma
3. 3 (tiga) tahun untuk wajib pajak PT

Jadi bagi kamu yang usaha dagang atas nama sendiri, kamu diberikan waktu 7 tahun untuk menggunakan tarif 0.5% dari omzet , Di tahun ke-8 kamu harus (belajar) menggunakan tarif non-final/tarif biasa/tarif progresif/pasal 17 KUP.

Contoh sederhana perhitungan pajak usaha kecil, mikro dan menengah :
Ibu Ratna mempunyai usaha dagang baju, setiap penjualan ibu ratna melakukan pencatatan di buku penjualannya. Di akhir bulan maret, ibu ratna menghitung total penjualan dari dagang baju adalah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) maka pajak umkm yang harus dibayar bu ratna adalah sebesar 0,5% x Rp 10.000.000,- = Rp 50.000,-

Lalu pada akhir bulan april ibu ratna kembali menghitung total penjualan dari usaha dagang bajunya yaitu Rp 8.000.000,- maka pajak yang harus disetor ke negara adalah 0,5% x Rp 8.000.000,- = Rp 40.000,-

Demikian tulisan mengenai pajak umkm semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *